Pemerintah Provinsi Papua Barat – melalui Dinas Kehutanan tengah memperbarui peta kawasan hutan dan perairan di tujuh kabupaten.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan tata ruang sekaligus menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Walter Susanto, menjelaskan bahwa tim teknis saat ini berada di lapangan untuk memetakan titik-titik koordinat penting.
“Tim sedang bekerja melakukan pengumpulan data langsung di lokasi,” ungkapnya, Minggu (28/9/2025), dikutip dari Antara.
Jimmy menegaskan bahwa hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten, instansi teknis, hingga aparat penegak hukum perlu dilibatkan agar tindak lanjut pemetaan berjalan efektif.
“Termasuk dalam hal penertiban kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jimmy menyebut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, telah memberi arahan untuk mempercepat penyusunan peraturan gubernur (Pergub) terkait izin pertambangan rakyat, sehingga aktivitas masyarakat dapat terkelola dengan baik dan tetap sesuai dengan aturan.
