Pemerintah Provinsi Papua Tengah meraih penghargaan tingkat nasional atas komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan dan transformasi digital pemerintahan. Penghargaan Pelayanan Publik 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, pada akhir Agustus lalu.
Salah satu kebijakan andalan yang diapresiasi adalah program pembebasan biaya pendidikan untuk seluruh pelajar tingkat SMA dan SMK di wilayah tersebut. Kebijakan ini meringankan beban ekonomi keluarga bagi 24.481 siswa, yang terdiri dari 14.446 siswa SMA dan 9.036 siswa SMK yang tersebar di delapan kabupaten.
“Kebijakan pendidikan gratis ini diimplementasikan di 124 sekolah, termasuk untuk 1.000 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah berasrama, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan konflik,” jelas Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, dalam sebuah pernyataan resmi.
Tidak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga mengembangkan inisiatif Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School) yang telah diterapkan di beberapa sekolah percontohan di setiap kabupaten, seperti di Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Di bidang lain, Papua Tengah juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendigitalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi e-kinerja di seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Menurut Ukkas, Staf Ahli Gubernur, aplikasi ini memungkinkan perencanaan dan penilaian target kerja pegawai (SKP) menjadi lebih efisien. “Proses administrasi seperti kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai kini dapat dilakukan lebih cepat karena terintegrasi langsung dengan sistem informasi ASN pusat, tanpa memerlukan unggah dokumen fisik,” paparnya.
Kebijakan transformasi digital ASN ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang tata kelola kinerja pegawai negeri.
