Papua_ Seruan seorang pendeta untuk mengajak jemaat atau masyarakat melakukan aksi demo terkait Pilkada Papua menimbulkan keprihatinan mendalam. Seorang pemimpin gereja seharusnya menjadi teladan dalam menebarkan pesan damai, kasih, dan persatuan—bukan justru memicu potensi gesekan sosial. Ketika panggung rohani digunakan untuk kepentingan politik praktis, nilai-nilai luhur Injil terancam ternodai.
Gereja adalah rumah ibadah, bukan arena kampanye. Tugas utama seorang pendeta adalah menggembalakan umat, mempererat persaudaraan, dan menjadi jembatan rekonsiliasi di tengah perbedaan. Seruan aksi massa, apalagi di masa suhu politik yang memanas, berisiko besar memicu benturan antarwarga, merusak kerukunan, dan mengorbankan stabilitas daerah.
Pilkada memang hak demokratis setiap warga, tetapi mengekspresikannya haruslah melalui jalur konstitusional dan damai, bukan dengan menggerakkan massa melalui otoritas mimbar. Pemimpin agama seharusnya berdiri di atas semua golongan, menjadi penuntun moral, bukan alat politik kelompok tertentu.
Masyarakat Papua pantas mendapatkan suasana pesta demokrasi yang aman dan tertib. Sudah saatnya tokoh agama menjaga jarak dari provokasi politik, agar gereja tetap menjadi sumber damai, bukan sumber konflik.
