Jayapura, 14 Mei 2025 — Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mendorong adanya penambahan kapasitas jaringan internet di wilayahnya dari 5,7 Gigabit per detik (Gbps) menjadi 20 Gbps. Langkah ini dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan berbasis digital di daerah otonom baru tersebut.
Menurut John Tabo, Papua Pegunungan saat ini dihuni oleh 1.470.518 jiwa, dengan 97 persen di antaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP). Melihat kondisi tersebut, peningkatan bandwidth menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak tertinggal dalam era digital.
“Sebagai daerah otonom baru, Papua Pegunungan memerlukan dukungan infrastruktur digital yang memadai. Penambahan bandwidth menjadi salah satu prioritas kami agar akses internet semakin luas dan berkualitas,” ujar John Tabo dalam keterangan pers di Jayapura, Selasa (13/5).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan sejumlah langkah, termasuk mengirimkan surat resmi kepada Menteri Komunikasi dan Digital RI serta melakukan pertemuan dengan pihak Telkomsel pada 24 April lalu untuk membahas hal ini.
Lebih lanjut, Gubernur John Tabo mengungkapkan bahwa kebutuhan konektivitas semakin mendesak seiring dengan kegiatan pemerintahan yang banyak dilakukan secara daring, termasuk rapat rutin dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pelaku UMKM di Papua Pegunungan juga membutuhkan internet untuk kegiatan pemasaran digital, transaksi online, hingga komunikasi dengan pelanggan.
“Kami berharap Telkomsel dapat membantu mempercepat penambahan bandwidth sehingga digitalisasi dan pemerataan pembangunan bisa segera terwujud di Papua Pegunungan,” tegasnya.
Sementara itu, General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Maluku Papua, Yasrinaldi, menyatakan pihaknya mendukung penuh rencana peningkatan kapasitas jaringan internet tersebut.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa saat ini akses telekomunikasi di Papua Pegunungan sebagian besar masih bergantung pada jaringan satelit Palapa Ring Timur (PRT) yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
“Peningkatan kapasitas jaringan membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat melalui Kemkomdigi dan BAKTI, maupun pemerintah daerah Papua Pegunungan,” ujar Yasrinaldi.
