Arso- Dalam dinamika politik Papua, sering kali narasi sejarah digunakan sebagai alat propaganda oleh berbagai pihak. Namun, tidak semua yang bersuara memahami sejarah secara utuh, termasuk kelompok-kelompok tertentu yang kini menjadi provokator di tanah Papua. Herman Yoku, tokoh yang mengalami langsung peristiwa-peristiwa bersejarah di Papua, mengingatkan agar sejarah tidak dipelintir demi kepentingan politik sesaat.
“Setop Papua tipu Papua! Kalian lahir tahun berapa, dan kalian tahu apa tentang sejarah New York Agreement? Jangan menjual diri, selama ini kita sudah dapat tipu dari Belanda,” tegas Herman Yoku.
Sebagai seseorang yang lahir pada masa pemerintahan Belanda di Papua, Herman menyaksikan langsung bagaimana peristiwa Perjanjian New York pada tahun 1962 menjadi titik balik dalam perjalanan politik Papua. Ia menegaskan bahwa Perjanjian New York bukan sekadar kesepakatan antara negara-negara besar, tetapi juga sebuah solusi bagi masa depan Papua dalam bingkai Indonesia.
“Saya lahir di zaman Belanda, dan saya tahu persis puncaknya tahun 1963, saat Belanda gencar melakukan serangan hingga akhirnya lahir Perjanjian New York. Ini jangan diputar balik,” lanjutnya.
Herman juga menyoroti bahwa polemik terkait status Papua seharusnya sudah berakhir dengan lahirnya Otonomi Irian Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Bagi Herman, perdebatan yang terus digoreng oleh kelompok-kelompok tertentu hanya memperkeruh suasana tanpa memberikan solusi konkret bagi rakyat Papua.
Dalam konteks ini, kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua (KKP) kerap kali menyebarkan narasi yang menyesatkan demi kepentingan mereka sendiri. Menggunakan sejarah sebagai alat justifikasi tanpa memahami konteks yang sebenarnya justru akan semakin memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat Papua.
Narasi yang berulang kali dimainkan oleh KKB dan KKP seolah menutup mata terhadap realitas sejarah dan perkembangan Papua saat ini. Dengan adanya Otonomi Khusus dan berbagai kebijakan pembangunan yang terus digencarkan, seharusnya energi lebih banyak diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan pada provokasi dan kekerasan yang merugikan banyak pihak.
Sejarah tidak bisa diubah, tetapi dapat dipelajari agar generasi saat ini tidak terjebak dalam propaganda yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Seperti yang ditegaskan Herman Yoku, “Setop Papua tipu Papua.” Kini saatnya rakyat Papua melihat ke depan, membangun tanah kelahiran mereka dengan semangat persatuan dan kesejahteraan.
