Jakarta – Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, pemerintah Indonesia juga memfokuskan perhatian pada sektor kesehatan di Papua. Salah satu langkah besar yang diambil adalah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di Papua.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan dana besar untuk layanan kesehatan di Papua Barat Daya. Tercatat, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp213,137 miliar untuk biaya pelayanan kesehatan dengan 331.601 kasus yang telah ditangani di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
“Program JKN memastikan bahwa setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari pemeriksaan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga rujukan ke fasilitas yang lebih lanjut jika diperlukan,” jelas Pupung.
Lebih lanjut, Pupung juga menjelaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan semakin dipermudah. Peserta JKN yang terdaftar cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah juga terus memperluas saluran administrasi untuk memudahkan masyarakat, seperti melalui WhatsApp (PANDAWA), aplikasi Mobile JKN, Call Center 165, dan situs web resmi BPJS Kesehatan.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik di Papua. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua serta mendekatkan Indonesia pada tujuan pemerataan kesejahteraan di seluruh negeri.
