
Jayapura – Seruan aksi simpatisan Lukas Enembe yang hendak melakukan penolakan pejabat baru pengganti Gubernur Papua hingga pengusiran masyarakat bukan orang asli Papua (OAP) beredar di jagat maya. Polda Papua menegaskan isu tersebut hoax.
“Tidak ada aksi demo atau unras (unjuk rasa). Tidak ada, aman,” tegas Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, Senin (16/1/2023).
Benny meminta warga untuk tidak terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia menyebut situasi di Papua saat ini masih aman dan kondusif.
“Itu hanya isu saja, tidak benar itu. Jadi jangan terpancing provokasi. Jadi masyarakat itu agar dewasa menyikapi isu-isu yang ada, yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan dengan isu-isu hoax,” terangnya.
Kendati begitu, Benny mengaku masih tetap menyiagakan personel pascapenangkapan Lukas Enembe oleh KPK. Pihaknya tetap mengantisipasi pergerakan massa yang hendak membuat kekacauan, khususnya di Jayapura.
“Kita masih melanjutkan, dari Polres Kota maupun Polres Kabupaten (Jayapura) masih disiagakan personelnya untuk antisipasi isu yang berkembang tanggal 16 ini. Polres sudah mempersiapkan personel untuk apabila terjadi aksi unras itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam seruan aksi yang beredar, disebutkan bahwa aksi unjuk rasa akan dilaksanakan secara serentak pada 16 Januari 2023. Titik aksi disebut akan digelar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Tolikara, hingga Jayawijaya.
“Akan dilakukan aksi turun jalan (Demonstrasi) pada tgl 16 Januari 2023 di Jayapura dan beberapa Wilayah lainnya yg dimotori oleh KRP, Dewan Adat Papua dan Dewan Gereja Papua serta Elite Politik pendukung Gubernur Prov. Papua (Lukas Enembe),” tulis seruan itu.
Adapun seruan aksi yang akan dibawakan ialah menolak Pilkada, menolak pejabat pengganti Lukas Enembe, kriminalisasi pejabat Papua, pernyataan sikap KRP, pengumpulan dana Rp 1 miliar, pembakaran sarana infrastruktur dan perumahan masyarakat non-OAP, serta pengusiran masyarakat non-OAP.