PNG – Presiden Jokowi hari jumat, 1 April 2022, menerima tamu negara Perdana Menteri ( PM) PNG James Marape di istana negara. Kunjungan PM Marape adalah bentuk diplomasi ekonomi dan perdangan PNG dengan negara tetangga terdekatnya.
PM Marape pada bulan September tahun 2021 yang lalu, ikut menyuarakan isu Papua di sidang Majelis Umum PBB. Sikap diplomasi yang tidak bersahabat ini, tidak mempengaruhi persepsi nasional Presiden Jokowi dan administrasinya terhadap PNG sebagai mitra strategis Indonesia di Pasifik.
Dilplomasi Indonesia ke Pasifik adalah diplomasi ekonomi dan perdagangan dengan semua negara Pasifik tanpa diskriminasi dan permusuhan. Kebijakan ” Look East Policy ” adalah kebijakan luar negeri Indonesia untuk memperkuat hubungan persahabatan dan perkawanan yang erat dengan semua negara Pasifik.
Karakteristik kebijakan luar negeri ” Look East Policy ” dengan Pasifik inilah yang membuat PM Merape akhirnya harus merubah persepsi nasional PNG terhadap Indonesia dalam isu Papua.
Jabatan tangan diantara PM Marape dan Presiden Jokowi pada minggu lalu di istana negara Jakarta, merupakan simbol keberhasilan diplomasi isu Papua di Pasifik. Jabatan tangan diplomatik tersebut adalah sebuah pesan bahwa PNG ingin memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan Indonesia dan membutuhkan Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perdagangan PNG. PNG juga membutuhkan Indonesia untuk mengakses pasar ASEAN.
Ada doktrin yang dijadikan patron atau pisau analisis utama para penggiat isu – isu regional di Pasifik. Doktrin tersebut mengatakan ” Siapa menguasai PNG, dia menguasai kawasan Pasifik. Siapa mengontrol PNG, dia telah mengontrol kawasan Pasifik… ” Doktrin ini yang membuat Presiden China Xi Jinping memfokus bantuan pembangunan melalui Belt and Road Initiative ( BRI) paling besar ke PNG. Bahkan Presiden Xi Jinping telah menjanjikan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibu kota negara Port Moresby dengan kota Vanimo dan kota Kiungga, dua ibu kota Provinsi di bagian barat PNG yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia.
Masalahnya adalah PNG berpotensi jatuh ke dalam ” dept trap diplomacy ” atau diplomasi jebakan utang China. PNG pada tahun 2020 telah mengalami Wanprestasi dengan China. Solusi yang ditawarkan China ke PM Marape adalah menerimah pinjaman Yuan lagi untuk membayar utang luar negeri PNG.
Melihat situasi PNG yang berpotensi diinvasi secara ekonomi oleh China, maka PM Marape membutuhkan Indonesia sebagai solusi alternatif untuk PNG keluar dari jebakan utang luar negeri China. PM Marape sudah tidak percaya Australia. Di mata rakyat PNG, Australia tidak membangun PNG, Australia cuma bisa mengeksploitasi SDA dan tetap tidak peduli dengan isu kemiskinan dan keterisolasian yang membelenggu rakyat PNG selama puluhan tahun sejak merdeka tahun 1976
Karena itu, jabatan tangan diplomatik PM Marape dan Presiden Jokowi minggu lalu di Jakarta, adalah pertanda terbangunnya rasa saling percaya dan saling menghormati kedaulatan kedua negara masing – masing. Isu Papua akan semakin pudar dari panggung politik nasional PNG.
Kalau strategi diplomasi ” Power over opinion ” Presiden Jokowi telah berhasil menaklukan persepsi nasional PNG tentang isu Papua, maka efek dominonya isu Papua di Pasifik sudah jatuh dalam kontrol dan kendali Indonesia. Efek domino ini akan semakin memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik. Vanuatu boleh setia menyuarakan isu Papua, namun berpotensi mengeliminasi Vanuatu dari komunitas Pasifik. Isu Papua bisa menjadi beban negara dan sekaligus menjadi penjara yang terus membelenggu elit politik Vanuatu dengan masa lalunya.
Vanuatu tidak bisa menggalkan dominasi PNG di Pasifik. Pasca pertemuan PM Marape dengan Presiden Jokowi, akan terbuka konektivitas kawasan timur Indonesia dengan blok Melanesia di Pasifik. Kota Jayapura kemudian ke depannya, akan menjadi center of excellence di bidang jasa dan perdagangan yang akan memainkan peran dominan mengatur supply chain ASEAN dengan Pasifik dan sebaliknya. Inilah masa depan kota Jayapura dan Papua yang bisa dibaca dan diprediksikan dari pertemuan diplomatik PM Marape dengan Presiden Jokowi di Jakarta awal April 2022.
Marinus Mesak Yaung
