Perwakilan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda di Provinsi Papua mengaku sepakat agar kebijakan dana Otonomi Khusus (Otsus) tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ujung timur Indonesia itu.
Titus Mebri, ondoafi atau tokokh adat dari Kampung Yoka, mengaku mewakili 14 kampung dan 12 keondoafian di Kota Jayapura meminta agar Otsus tetap berlanjut.
“Kami semua sepakat bahwa Otsus itu harus tepat sasaran, termasuk para penerima manfaat. Jika selama ini ada yang bilang Otsus gagal, itu bukan berarti berhenti. Otsus harus terus bergulir untuk kepentingan masyarakat di tanah Papua,” katanya.
Sem Kogoya, Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua di Kota Jayapura menilai bahwa selama ini masyarakat hanya tahu dan dengar nominal dana Otsus, tetapi melihat dan merasakan uang tersebut tidak pernah terjadi sehingga hal itu yang kerap kali terjadi aksi penolakan.
“Otsus ini sebenarnya siapa yang kelola? Apakah gubernur, bupati, DPRP atau MRP ? Masyarakat ini hanya tahu Otsus, nilainya saja yang mereka tahu. Tapi sasarannya, isinya atau manfaatnya, masyarakat Papua tidak tahu. Sehingga persoalan Papua itu terjadi kembali kepada pemimpin-pemimpin daerah,” katanya.
Sementara itu, Pdt Johanes Wenda, selaku Sekum KINGMI Indonesia di Provinsi Papua menegaskan bahwa bahwa Otsus itu lahir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lemah, yang miskin dan tidak mampu biayai anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana semangat Otsus diberlakukan.
“Tetapi dana Otsus yang dicairkan oleh pemerintah itu tidak sampai atau tidak kena kepada masyarakat yang di bawah. Akhirnya sekarang, masyarakat menolak. Itu karena mereka tidak tahu uang itu ke mana,” katanya.
