Pemprov Papua bekerja sama dengan Polda Papua akan membuka penerimaan sebanyak 2.000 Calon Bintara Polri khusus bagi pemuda-pemudi orang asli Papua untuk lima wilayah adat Papua, di antaranya La Pago, Me Pago, Tabi, Saireri dan Animha.
“Rapat antara pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan Wakapolda, satu poin dibahas adalah persiapan penerimaan 2.000 Secaba Polri khusus OAP. Dan kesepakatan ini, segera kami tindaklanjuti,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen di Kota Jayapura, Rabu (7/4).
Penerimaan bintara Polri OAP disepakati rapat Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen Eko Rudi Sudarto saat rapat bersama di Gedung Negara Dok V Jayapura 5 April 2021.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura drg Aloysius Giay, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Alfred Papare, dan Kepala Biro Umum Setda Papua Elpius Hugi Rumaropen yang menginformasikan, untuk pembiayaan penerimaan dan pendidikan 2.000 OAP itu dibebankan kepada APBD Papua 2021.
“Gubernur dan Wagub memerintahkan BPSDM berkoordinasi dengan Polda Papua untuk penerimaan dan pendidikan bintara Polri putra-putri OAP. Teknisnya, Polda Papua mengajukan kebutuhan penganggarannya kepada Pemprov Papua melalui BPSDM. Kemudian BPSDM ajukan ke tim anggaran untuk diakomodir,” jelas Aryoko.
Pada rapat tersebut, lanjut Aryoko, Wagub Klemen Tinal juga menekankan penerimaan Bintara Polri harus OAP. Sehingga pemuda-pemudi yang berada di kampung di seluruh Provinsi Papua mendapat kesempatan untuk berkarier dan mengabdi di Polri.
“Untuk penerimaan Bintara Polri ini, Pak Wagub minta dan menekankan dikhususkan untuk orang asli Papua. Kemudian mengakomodaso pemuda-pemudi asli Papua yang berada di kampung-kampung di seluruh di Provinsi Papua,” ungkap Aryoko.
Dia menambahkan selain pembiyaan dari Pemprov Papua, proses saat seleksi kesehatan akan melibatkan tim RSUD Dok II Jayapura. “Bapak Gubernur dan Wagub juga meminta saat proses seleksi kesehatan melibatkan tim kesehatan Provinsi Papua dari RSUD Dok II Jayapura dan dinas kesehatan,” ujar Aryoko.
