Terbukti! Adu Domba Kelompok Kriminal Agenda Separatisme Papua
Suaranewspapua.com – Mengutip dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menyampaikan pihaknya tidak setuju bila terdapat pihak-pihak yang mencoba melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Termasuk penarikan personil yang bertugas di Papua.
“Kalau tidak, bahaya pak, makanya kalau ada orang yang meminta supaya dilemahkan. Komnas HAM tidak pernah setuju. Termasuk soal pemulangan pasukan dari Papua, bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana,” ujarnya.
“Karena yang kita ingin kan adalah di sana disiplin dan operasi dijalankan, jadi pengurangan dan lain-lain menurut saya suatu yang tidak masuk akal,” tambahnya.
Dengan demikian oknum-oknum yang meminta pengurangan anggota keamanan sudah sah dianggap sebagai pemecah bangsa. Baik internasional ataupun secara nasional, agenda setting para teroris bangsa di Papua hanyalah: memecah belah bangsa dan untuk kepentingan diri sendiri.
Artikel-artikel seperti diatas membuat perpecahan dengan membuat judul yang mendesak, ditambah dengan testimony tokoh-tokoh yang anonim ataupun tokoh yang sudah mempunyai kasus kriminal secara internasional.
Membuat masyarakt sebagai pembaca yang aktif menjadi blunder dalam berpihak. Hal diatas seperti yang disebutkan dalam wawancara kepada Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem.
Theo mengatakan situasinya adalah masyarakat terhimpit di antara dua kelompok itu. Dan merekalah korban sesungguhnya. Dia bilang masyarakat “takut dua-dua” baik terhadap kelompok bersenjata atau aparat Indonesia.
Sementara itu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menegaskan kehadiran TNI-Polri di Papua untuk memastikan stabilitas keamanan masyarakat di wilayah tersebut.
“Keamanan merupakan tanggung jawab bersama, maka kehadiran TNI-Polri di Papua merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan tersebut,” kata Irjen Argo di Jakarta, pada November 2020.
Kadiv Humas mengatakan bila ada permasalahan di Papua yang menyangkut aparat maka perlu dikomunikasikan terlebih dahulu untuk menghindari adanya provokasi dari kelompok separatis.
“Apabila ada permasalahan keamanan di Papua maka harus dikomunikasikan dengan baik. Misal apabila ada pasukan TNI-Polri yang datang ke Papua, maka komunikasi antara masyarakat dan aparat keamanan dapat terjalin dengan baik,” ujar dia.
Lebih lanjut, Argo menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum diterapkan di Papua. Namun, dalam upaya penegakan hukum ini Polri tetap mengedepankan upaya preventif.
“Pendekatan untuk menangani Papua saat ini adalah pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan militer. Jadi saya tekankan bahwa saat ini yang dikedepankan adalah penegakan hukum. Namun tetap diawali dengan pendekatan preventif yang dilakukan oleh Polres setempat,” tutup Jendral bintang dua tersebut.
