Suaranewspapua.com – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengatakan, pemerintah mengevaluasi sistem pengamanan di Papua. Menurutnya, selama ini satu di antara kebijakan pengamanan di Papua adalah operasi militer, walaupun kenyataannya adalah operasi keamanan dan penegakkan hukum.
“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi penanganan pengamanan di Papua secara menyeluruh pada 2021 ini, karena korban adalah warga sipil, baik mereka yang bekerja, ASN, siswa, dan aparat keamanan juga banyak menjadi korban,” ucap Gwijangge melalui panggilan telepon, pada Rabu, 6 Januari 2021.
Gwijangge menambahkan, jumlah aparat yang dikerahkan mengamankan berbagai wilayah Papua selama ini terkesan berlebihan. Akan tetapi kebijakan itu bukan solusi terbaik.
“Sudah cukup dalam beberapa tahun terakhir ada ratusan orang yang korban dari konflik [bersenjata] di Papua. Pemerintah dan institusi keamanan, mesti duduk bersama melakukan evaluasi,” ujarnya.
Sementara itu Putra dari tokoh dan pejuang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, Yanto Khomlay Eluay, mengapresiasi kehadiran TNI/Polri di Papua,
“Pertama, kita mempunyai potensi sumber daya alam, potensi ini kalau tidak aman ini tidak akan berguna. Tuhan sudah anugerahi kita dengan sumber daya alam yang begitu bagus. Semua ini kalau tidak aman, tidak bisa dikelola tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, wajib orang Papua untuk memberikan apresiasi, terima kasih kepada TNI-Polri untuk menghadirkan kedamaian dan keamanan di Papua,” terangnya.
Kepala Badan Intelijen Negara (2001-2004) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, menjelaskan pentingnya keamanan di Papua.
“Ini akan terjadi sinergitas, yang tadinya antara yang main politik di luar, yaitu Papua Barat dengan yang main gerilya di hutan yaitu KKB,” jelas Hendropriyono.
Bahwa ancaman di Papua sekarang tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar negeri untuk perpecahan RI.
“Yang ada di Papua Barat gerilya politik ini markasnya di Inggris, di pimpin Benny Wenda. Sedangkan di Papua itu markasnya di Kuala Kencana (Tembagapura) lalu dia bersatu, terus didukung oleh luar negeri, selesai. Tapi 2021 akan mengarah ke situ, mengarah kepada mereka bersatu untuk minta referendum. Itu arahnya ke situ.”
