Selasa 16 April, 2024
Beranda Hukum&Kriminal Komnas HAM RI Serukan Solidaritas Kebangsaan dan Kemanusiaan

Komnas HAM RI Serukan Solidaritas Kebangsaan dan Kemanusiaan

Suaranewspapua.com – Jakarta – Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang diperingati  setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum tepat untuk meneguhkan solidaritas kebangsaan. 
“Saya ingin mengajak semua elemen bangsa untuk kembali memperkuat solidaritas kebangsaan dengan dasar nilai kemanusiaan,” ujar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat memberi kata sambutan dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal dan hadir secara virtual oleh para Menteri, Kepala Lembaga Negara, Kepala Daerah se-Indonesia dan jajaran pejabat Kementerian Hukum dan HAM RI.


Momen berlatar belakang pencanangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada 10 Desember 1948 ini menandai suatu peradaban baru masyarakat dunia dengan meneguhkan sikap menghormati kemerdekaan setiap orang (fundamental rights). 


Taufan mencoba merefleksikan kembali bahwa tiga tahun sebelum DUHAM, persisnya 17 Agustus 1945, pendiri bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya keberagaman bangsa, karena itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila menjadi ikatan untuk saling menghormati, bersedia hidup bersama dengan perbedaan yang ada. 


Pemikiran besar para pendiri bangsa itu, menurut Taufan harus diwujudkan dengan memperkuat sistem demokrasi serta nilai-nilai hak asasi manusia, tidak saja di dalam sistem bernegara tetapi juga di dalam sistem kemasyarakatan Indonesia.


“Tidak boleh ada yang mendominasi kehidupan apapun di negeri ini, karena kesetaraan dan persamaan hak adalah prinsip dasar yang sudah ditetapkan sejak Republik ini dilahirkan,” ujar Taufan.


Lebih lanjut Taufan menjelaskan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan maka Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara sebagai pengemban tanggung jawab, harus memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dan kehilangan hak-haknya. Negara pun harus senantiasa hadir melindungi setiap orang agar tidak mengalami diskriminasi, persekusi dan ketidakadilan.


“Kita tidak boleh membiarkan ada pihak tertentu yang menghalangi atau menghilangkan kemerdekaan orang demi orang lain di negeri merdeka ini. Tidak boleh kita biarkan ada orang yang mengalami kekerasan, kehilangan hak-hak dasarnya, mengalami perendahan martabat dan diperlakukan tidak adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial-budaya,” ujarnya.


Menurutnya, tugas besar bangsa saat ini dan kedepan adalah meneruskan cita-cita dan pemikiran besar pendiri bangsa, yaitu membangun peradaban maju Indonesia berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan. 

Lebih jauh, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah juga tanggung jawab negara yang mesti dipenuhi secara merata, sehingga semua orang dewasa bisa bekerja, sehat, berpendidikan untuk mencapai derajat hidup yang layak.
“Sistem ekonomi pun, karena itu perlu dipastikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang di negeri tercinta ini. Menjadi manusia Indonesia yang mulia, bermartabat, bahagia lahir dan batin adalah harapan semua orang di negeri ini,” urai Taufan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Strategic Security Carried Out in Tembagapura After the Death of Abu Bakar Kogoya

Mimika- After the killing of Abu Bakar Kogoya who was shot by joint TNI-Polri officers from the Cartenz Peace Operations Task Force...

Pengamanan Strategis Dilakukan di Tembagapura Pasca Tewasnya Abu Bakar Kogoya

Mimika- Pasca tewasnya Abu Bakar Kogoya ditembak aparat gabungan TNI-Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz pada 4 April 2024, aparat gabungan TNI-Polri...

The Acting Governor of Central Papua asks that the Nabire incident not be repeated

Jayapura- The Central Papua Provincial Government (Pemprov) asks that the Nabire incident not be repeated, therefore people who want to express their...

Pj Gubernur Papua Tengah minta insiden Nabire jangan terulang

Jayapura- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta insiden Nabire jangan terulang, karena itu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo agar melaksanakan...

Recent Comments