Minggu 17 Januari, 2021
Beranda Hukum&Kriminal Soal Deklarasi Beny Wenda, GOLKAR : Dunia Internasional Tetap Akui Papua Bagian...

Soal Deklarasi Beny Wenda, GOLKAR : Dunia Internasional Tetap Akui Papua Bagian Dari Indonesia

suaranewspapua.com. Jakarta.- United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua secara sepihak. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, menilai hal tersebut gimik belaka.

“Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu,” kata Christina di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, deklarasi dari Benny Wenda cs bukanlah hal yang pertama. Namun Christina menanggap dunia internasional tetap mengakui Papua bagian dari Indonesia.

“Lalu kayak di Inggris dulu juga deklarasi, di Oxford, di sana juga mengakuinya Indonesia kita kok. Jadi memang selalu kita lihat selalu diangkat-angkat tiap 1 Desember dapat momentum untuk angkat ini,” ujar ya.

Soal deklarasi terbaru dari Benny Wenda dan kawan-kawan pun, menurut Christina hanya gimik belaka mencari perhatian. Gaya kelompok mereka pun mudah ditebak.

“Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB, itu kan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan,” imbuhnya.

Sebelumnya, ULWMP pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan pembentukan sementara Papua Barat secara sepihak. Langkah Benny Wenda soal Papua Barat tak bisa dibenarkan.

“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land,” tulis Benny Wenda di akun Twitternya, seperti dilihat Rabu (2/12).

UMLWP mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, namun tidak ada kejelasan terkait tempat dan waktu deklarasi ini

Guru besar hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, memberikan tanggapan tentang kebiasaan kelompok pro-separatis Papua yang selalu memanfaatkan momen tertentu untuk kepentingannya dan kali ini memanfaatkan momen 1 Desember. Pernyataan Hikmahanto ini juga dimuat dalam keterangan pers yang disampaikan oleh TNI.

“Kalaulah ada yang mengakui maka negara-negara yang mengakui ada negara pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk,” kata Hikmahanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

OPM Akan Ditetapkan Pemerintah Sebagai Organisasi Teroris

Suaranewspapua.com - Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) sebagai organisasi teroris . Pasalnya, karena tindakannya OPM selama ini juga...

Pendeta Lipiyus Biniluk Dukung Komjen Listyo Sebagai Kapolri

Suaranewspapua.com - Pendeta Lipius Biniluk, yang merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, mendukung penunjukan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol....

Penyampaian Aspirasi dari masyarakat 5 Distrik wilayah Puncak Jaya

Suaranewspapua.com - Bertempat di mako Polres Puncak Jaya, disampaikan aspirasi oleh 5 kepala Distrik dannpara kepala kampung dan masyarakat Puncak Jaya. Kegiatan...

Jalinan Kerukunan Binmas Noken dengan Warga Kabupaten Puncak Jaya

Suaranewspapua.com - Di hari Jumat 15 Januari 2021, petugas Binmas Noken berkunjung ke salah satu runah warga binaan Binmas Noken. Binaan dalam...

Recent Comments