Stegmen Kapolda dan Kapolres Merauke, Serta Penolakan Otsus, Dinilai Keliru dan Berbau Separatis
suaranewspapua.com. jayapura.- Menyikapi komentar aktivis HAM yang memintanya Kapolda Papua dan Kapolresta segera di copot, ditanggapi serius oleh Kabid politik Hukum dan HAM Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) kab Jayapura,
Absalom Yarisetouw.
Menurutnya apa yang di sampaikan tidaklah etis mengingat tindakan yang dilakukan Kapolres Merake sudah tepat sesuai maklumat Kapolda yang di keluarkan.
“Penyataan aktivitis HAM itu, kami sangat tolak dan tidak setuju, semua sudah memahami isi maklumat Kapolda,” terangnya, ketika di wawancarai, Minggu (22/11) malam.
Bahkan kegiatan RDP yang dilakukan oleh MRP di Merauke sudah mengandung unsur separatis, mengingat ditemukan buku pedoman Papua Merdeka.
“Langkah Polisi yang di jalankan Kapolres sudah tepat, karena kegiatan itu tidak mendasar pada undang-undang dan kedaulatan Pancasila,” tegasnya.
Ia pun berharap agar seluruh lapisan masyarakat khususnya orang asli Papua untuk bersama-sama bergandengan tangan menyuarakan untuk mendukung keberlangsungan otsus mengingat selama ini Otsus sudah membawa perubahan besar.
Bukan seperti yang disampaikan oleh Ketua MRP yang menyebutkan bahwa yang menolak Otsus sebagian kecil dari orang Papua, padahal pada hakekatnya Otsus sangat bermanfaat baik dari segi pembangunan maupun kebijakan yang berpihak pada orang Papua.
“MRP dibentuk oleh pemerintah, Gaji di bayar oleh pemerintah, mereka hanya memikirkan egois merek sendiri tanpa memikirkan rakyat Papua, selama ini Pembangunan dan SDM Papua berkembang karena ada dorongan dari otsus,” tegasnya.
