suaranewspapua.com. JAYAPURA- Polda Papua menyikapi rangkaian kegiatan peresmian Stadion Utama Papua Bangkit menjadi Stadion Utama Lukas Enembe, pergantian nama Bandara Sentani menjadi Bandara Theys Hiyo Eluay, dan peresmian beberapa venue PON XX, yang dipusatkan di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Jumat (23/10/2020), menggunakan sarana virtual tanpa dihadiri massa.
Demikian disampaikan Wakapolda Papua Brigjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK, didampingi Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH ketika jumpa pers di Mapolda Papua, Jayapura, Senin (19/10/2020).
Dikatakan Polda Papua telah bertemu panitia di Stadion Papua Bangkit pada Sabtu (17/10/2020), untuk menyampaikan pandangan- pandangan dan prinsip-prinsip, sebagaimana ketentuan yang ada dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kami juga minta mulai hari Senin (19/10/2020) hingga Kamis (22/10/2020), kita selalu berkomunikasi dengan panitia untuk melihat round down secara detail dari kegiatan harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan hingga hari H,” tuturnya.
Ia mengatakan Panitia kegiatan telah memasukan surat ke Polda Papua dengan Nomor:13/PA-PERS/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang permohonan izin keramaian.
Dijelaskan, Polda Papua pun telah menjawab acara hitung mundur 365 hari pelaksanaan PON XX yang akan diselenggarakan secara terbuka dengan menghadirkan kurang lebih 20.000-30.000 orang, sehingga dengan tegas Polda tak mengizinkan dan tak menerbitkan surat izin keramaian.
“Polda Papua sangat berharap dan hal ini juga telah ditanggapi positif oleh panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kami selaku Kepolisian yang ada di tanah Papua mendukung acara secara virtual tanpa dihadiri massa,” terangnya.
Menurutnya, pihaknya telah membentuk Tim Khusus, dengan Irwasda Polda Papua selaku koordinator didampingi Direktur Intelkam Polda Papua.
“Apabila hal ini tak dilaksanakan, maka panitia tentu akan bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Dan apabila nanti mereka langgar, kami akan mengambil langkah- langkah hukum,” tegasnya.
Untuk menangani kegiatan tersebut, ucapnya, pihaknya menyiapkan 1.000 personil gabungan TNI/Polri, termasuk Satpol PP dari Pemkab Jayapura, didukung Polda Papua.
“Sehingga kita betul-betul bisa menjaga dan memastikan para pesertanya hanya mereka yang terlibat dalam kegiatan upacara,” ungkapnya.
