Indonesian
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
suaranewspapua.com. KEEROM- DPRD keerom resmi mengesahkan perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang mengalami defisit sebesar 11,96 persen dari APBD induk atau menjadi Rp 876,004 miliar.
Setelah disahkan, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih disiplin menggunakan anggaran karena jumlah penerimaan pendapatan transfer dana perimbangan mengalami penurunan.
“Karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ridwan, di Kantor DPRD Keerom, Jumat (9/10/2020).
Dalam pengelolaan anggaran belanja, OPD juga diminta untuk selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Namun hal tersebut diingatkannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Meski secara total berkurang, namun pada strutur belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 74,672 miliar.
Ridwan menjelaskan, penambahan tersebut terdiri dari dana belanja tambahan PNSD dan kenaikan iuran BPJS sebesar Rp 34,382 miliar, lalu penambahan Silpa dana desa 2019 Rp1,434 miliar dan penambahan belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi covid-19 senilai Rp 6 miliar.
“Penambahan sisanya adalah bantuan hibah dan bantuan sosial untuk Pilkada, bantuan UMKM dan jejaring pengaman sosial,” kata Ridwan.
Dalam struktur perubahan APBD Keerom 2020, terdapat juga pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang pokok kepada PT. Bank Papua sebesar Rp 20 miliar.
Sementara Alokasi belanja langsung, sambung Ridwan, mengalami pengurangan hingga Rp 193 miliar (35,80 miliar) atau dari sebelumnya Rp 541,044 miliar menjadibRp 347,369 miliar.
Kemudian ia mengingatkan pada kegiatan evaluasi dengan pemerintah Provinsi Papua, diharapkan tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD kabupaten Keerom bisa ikut serta.
“Sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama,” kata Ridwan.
Ia pun mengapresiasi DPRD Keerom yang telah menetapkan rancangam perubahan APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah sehingga proses pembangunan dan pembinaan masyarakat bisa dilanjutkan.
Berkurangnya APBD Keerom dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat yang disebabkan terjadinya bencana non alam, yaitu pandemi covid-19. Pengurangan tersebut terjadi di seluruh Indonesia.
