Minggu 6 Desember, 2020
Beranda Pembangunan Jokowi Tunjuk Ma'ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan Papua

Jokowi Tunjuk Ma’ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan Papua

suaranewspapua.com. JAKARTA- Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diteken Jokowi 29 September lalu.

Dalam Keppres tersebut menjelaskan bahwa tim koordinasi terdiri dari dewan pengarah dan tim pelaksana.

“Susunan keanggotaan dewan pengarah terdiri atas ketua wakil presiden,” dikutip dari salinan Keppres, Kamis (8/10).

Sementara anggota dewan pengarah terdiri dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara sebagai ketua harian merangkap anggota adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dewan pengarah, Ma’ruf dan para menteri bertugas untuk memberi arahan penetapan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dewan pengarah juga bertugas memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis dari rencana aksi percepatan pembangunan tersebut.

Selain diatur dalam Keppres, Jokowi juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan secara rinci tugas masing-masing kementerian dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dalam Inpres itu menjelaskan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di dua provinsi paling timur Indonesia itu harus dilakukan dengan perspektif sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).

“Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau,” dikutip dari salinan Inpres.

Inpres itu juga mengatur pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.

“Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, TNI, Kepolisian, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai,” katanya.

Sementara Jokowi memerintahkan para menteri koordinator untuk melakukan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan strategis, regulasi, anggaran, dan berbagai rencana aksi untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Ketua MRPB Ajak Masyarakat 9 Kabupaten Gunakan Hak Pilihnya Pada Pilkada 9 Desember

suaranewspapua.com. manokwari. Jelang Pilkada 9 Desember mendatang, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengajak seluruh warga di Provinsi Papua Barat, terutama di sembilan...

Polisi Ajak Warga di Jayawijaya Stop Kebiasaan Bawa Parang di Pusat Kota

suaranewspapua.com. wamena. Personel Kepolisian Resor Jayawijaya, Polda Papua, terus melakukan edukasi kepada warga untuk menghilangkan kebiasaan membawa parang ke dalam pusat kota.

RI Minta Australia Tindak Tegas Pengibar Bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne

suaranewspapua.com. jakarta. Pemerintah Indonesia mengecam aksi sekelompok orang yang mengibarkan bendera bintang kejora di atap Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di...

Memperingati Hari Noken Sedunia, Warisan Budaya Papua

suaranewspapua.com. jayapura. 4 Desember menjadi momen spesial bagi noken Papua, tas rajut tradisional asal Tanah Mutiara Hitam yang mengandung nilai sejarah. Ya,...

Recent Comments