Sabtu 4 Desember, 2021
Beranda Pembangunan Jokowi Tunjuk Ma'ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan Papua

Jokowi Tunjuk Ma’ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan Papua

suaranewspapua.com. JAKARTA- Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diteken Jokowi 29 September lalu.

Dalam Keppres tersebut menjelaskan bahwa tim koordinasi terdiri dari dewan pengarah dan tim pelaksana.

“Susunan keanggotaan dewan pengarah terdiri atas ketua wakil presiden,” dikutip dari salinan Keppres, Kamis (8/10).

Sementara anggota dewan pengarah terdiri dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara sebagai ketua harian merangkap anggota adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dewan pengarah, Ma’ruf dan para menteri bertugas untuk memberi arahan penetapan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dewan pengarah juga bertugas memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis dari rencana aksi percepatan pembangunan tersebut.

Selain diatur dalam Keppres, Jokowi juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menjelaskan secara rinci tugas masing-masing kementerian dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Dalam Inpres itu menjelaskan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di dua provinsi paling timur Indonesia itu harus dilakukan dengan perspektif sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).

“Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau,” dikutip dari salinan Inpres.

Inpres itu juga mengatur pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah.

“Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, TNI, Kepolisian, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan wilayah Pulau Papua yang aman, stabil, dan damai,” katanya.

Sementara Jokowi memerintahkan para menteri koordinator untuk melakukan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan strategis, regulasi, anggaran, dan berbagai rencana aksi untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

KETUA API PROVINSI PAPUA AJAK MASYARAKAT JAGA KAMTIBMAS JELANG PERAYAAN NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022

Jayapura - Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua pendeta Jimmy Koirewoa, S.Th mengajak semua...

Jelang HUT OPM Polri Lakukan Patroli Skala Besar di Maybrat

Manokwari. Dansat Brimob Polda Papua Papua Barat, Kombes pol. Semmy Ronny Thabaa., dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan, satuan gabungan melakukan operasi berskala...

Polri Pastikan Keamanan Terjaga Saat HUT OPM 1 Desember

Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkait dengan adanya kegiatan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM),...

Jelang Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Tokoh Agama Papua

Jayapura – Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2022, Tokoh Agama Papua Bapak Pdt. M.P.A Mauri, S.Th, mengajak seluruh Masyarakat Papua...

Recent Comments