suaranewspapua.com. JAKARTA- Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI menyampaikan dengan segala hormat supaya Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman belajar sejarah Indonesia khususnya Papua.
Hal tersebut diminta secara terhormat oleh Azis Syamsuddin agar Petinggi Republik Vanuatu memahami secara benar bahwa Papua memang bagian yang tak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sudah pasti Papua merupakan bagian yang penting dari NKRI,” tegas Azis Syamsuddin.
Permintaan tersebut datang pasca Bob Loughman mengeluarkan suara terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua pada saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam sidang umum PBB tersebut, tindakan Bob Loughman sudah sangat tidak pantas, tidak beretika dan sangat tidak menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dalam acara yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh negara yang ada di dunia (PBB), mereka (Republik Vanuatu) dengan rasa percaya diri berani merendahkan PBB dengan cara mencampuri urusan (kedaulatan) negara lain,” tegas Wakil Ketua DPR RI.
Perlunya memahami geografi, geopolitik dan geostrategi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International, lanjut Azis, dianjurkan untuk Vanutu.
“Sebab, sikap dan perilaku merendahkan PBB yang dilakukan oleh Vanuatu, agar tidak terulang kembali,” tegas Azis Syamsuddin.
Azis juga mengungkapkan pernyataan tegasnya untuk kesekian kalinya bahwa Papua sudah bagian dari NKRI yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi.
“Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV). Fakta inilah yang perlu di hormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI. Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” kata Azis Syamsuddin.
Selain itu, Azis juga merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Vanuatu tersebut jangan sampai hanya sebatas isu yang dilontarkan dan merupakan salah satu pesanan.
Dan, lanjut Azis, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar apapun sehingga akan berdampak pada Republik Vanuatu itu sendiri pada waktunya nanti.
“Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia. Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?” tegasnya.
Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.
“Jadi, sebelum berbicara atau bahkan menuduh kami yang tidak-tidak, ada baiknya memahami terlebih dahulu,” tutup Azis.
