Selasa 16 April, 2024
Beranda Pelayanan Gubernur Diminta Perketat Monitoring Tranferan Anggaran Dari Pusat

Gubernur Diminta Perketat Monitoring Tranferan Anggaran Dari Pusat

Suaranewspapua.com. JAYAPURA- Guna menjamin kelancaran transfer anggaran dari pemerintah pusat, terutama yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK), Komisi III DPR Papua bidang Anggaran dan Asset Daerah meminta Pemerintah Ptovinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua untuk melakukan pengendalian dan monitoring yang ketat.

“Karena dengan adanya  serapan dana  DAK yang rendah dapat mengakibatkan keterlambatan transfer dana DAK tahap berikutnya. Sehingga berakibat terjadinya utang kepada pihak ketiga yang pada akhirnya membebani APBD Daerah,”Kata Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H. Kusmanto, SH saat menyampaikan laporan pendapat Komisi III DPR Papua dalam Rapat Paripuran ke-V, dengan agenda rancangan Perdasi Provinsi Papua tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, Rabu (1/9).

Untuk itu, Komisi III DPR Papua juga mengingatkan Gubernur Lukas Enembe beserta jajarannya, agar dapat memperhatikan target realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing OPD dalam sisa waktu efektif kurang lebih dua bulan kedepan.

Karena itu lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, setelah penetapan Raperdasi Perubahan APD, Gubernur harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dan terukur untuk meningkatkan realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Selain itu, Komisi III DPR Papua juga berpendapat, bahwa struktur anggaran yang ideal dalam rancangan  pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan porsi PAD sebagai sumber  kekuatan fiskal  di daerah. Karena itu peningkatan PAD ini perlu terus mendapatkan perhatian dalam rangka penguatan fiskal daerah.

“Jadi upaya-upaya intesifikasi dan ekstensifikasi pajak serta restribusi daerah harus terus dilakukan. Demikian halnya perlu dilakukan penguatan dan Refungsionalisasi BUMD maupun pengelolaan  Aset Daerah dan juga pengelolaan  KAS untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,”paparnya.

Terhadap alokasi belanja daerah, Komisi III DPR Papua berharap, agar alokasi belanja modal perlu mendapat perhatian. Mengingat untuk kepentingan peningakatan pelayanan publik dan pertumbuhan  ekonomi daerah pada masa kini dan masa yang akan datang diperlukan investasi barang modal atau asset tetap.

Namun terkait  dengan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan penyelenggaraan PON XX tahun 2021  mendatang di Provinsi Papua,  Komisi III sangat berharap, agar tidak bermasalah dikemudian hari.

“Maka perlu peningkatan fungsi pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat perlu mendapat perhatian Gubernur terutama dalam dukungan anggaran yang memadai,” ujar Kusmanto.

Selain itu, dari hasil rapat Komisi III DPR Papua dengan pihak managemen  Bank Papua selaku salah satu BUMD, dimana Pemprov sebagai pemegang saham pengendali, telah diperoleh gambaran bahwa kinerja Bank Papua sudah semakin membaik dan mulai pulih setelah sebelumnya terpuruk akibat  adanya kredit macet.

“Kondisi ini tentunya menggembirakan karena Bank Papua adalah satu-satunya BUMD yang mampu memberikan deviden untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD,” ucapnya.

Karena itu tambahnya, Komisi III berharap, Bank Papua perlu mendapat perhatian terutama menyangkut komitmen pemerintah provinsi dalam penyertaan modal.

“Apalagi penyertaan modal pada Bank Papua telah tertunggak, dan belum disetor sebesar Rp.150 milyar. Jadi jumlah ini berasal dari Rp.50 milyar penyertaan modal tahun anggaran,” bebernya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Strategic Security Carried Out in Tembagapura After the Death of Abu Bakar Kogoya

Mimika- After the killing of Abu Bakar Kogoya who was shot by joint TNI-Polri officers from the Cartenz Peace Operations Task Force...

Pengamanan Strategis Dilakukan di Tembagapura Pasca Tewasnya Abu Bakar Kogoya

Mimika- Pasca tewasnya Abu Bakar Kogoya ditembak aparat gabungan TNI-Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz pada 4 April 2024, aparat gabungan TNI-Polri...

The Acting Governor of Central Papua asks that the Nabire incident not be repeated

Jayapura- The Central Papua Provincial Government (Pemprov) asks that the Nabire incident not be repeated, therefore people who want to express their...

Pj Gubernur Papua Tengah minta insiden Nabire jangan terulang

Jayapura- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta insiden Nabire jangan terulang, karena itu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo agar melaksanakan...

Recent Comments