Jumat 26 November, 2021
Beranda Pemerintahan Gubernur Usulkan BKN Tetapkan NIP Hasil Seleksi CPNS 2012

Gubernur Usulkan BKN Tetapkan NIP Hasil Seleksi CPNS 2012

suaranewspapua.com. JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan kepada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus seleksi formasi 2012 sebanyak 561 orang segera menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BKD Provinsi Papua Nicolaus Wenda usai melakukan pertemuan dengan kepala BKD, bupati dan Sekda Se-Papua di Aula kantor BKD Papua, Selasa (15/9/2020).

Wenda mengaku dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang telah disepakati dan ditetapkan yakni pertama gubernur akan segera mengusulkan ke BKN dan Menpan RB agar membuka aplikasi tenaga honorer K2 yang sudah lolos tes CPNS pada tahun 2012, namun belum menetapkan NIP sebanyak 561 orang.

“Ini diluar tenaga honorer yang ada sekarang, mereka ini yang sudah lulus tes CPNS tetapi sampai hari ini belum mendapat NIP, sebab saat itu aplikasinya tertutup sehingga proses penetapan NIP terhambat,”kata Wenda.

Kedua, kabupaten/kota segera melakukan pendataan tenaga honorer yang tidak lulus pada tes CPNS 2013, Ketiga, kabupaten/kota segera melakukan pendataan honorer umum dalam hal ini yang tidak masuk dalam data base, dimana  BKD akan bekerjasama dengan organisasi untuk menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisi Beban Kerja (ABK).

“Data tersebut akan diserahkan kepada Gubernur dan BKD provinsi Papua paling lambat minggu ketiga bulan Oktober, dimana BKD akan melakukan rekap data secara keseluruhan dan akan mengundang kabupaten/kota untuk kembali melakukan presentase,”tandasnya.

Pertemuan tersebut untuk mengecek kembali kebenaran data yang diusulak kabupaten/kota, sekaligus untuk mempresentasekan usulan secara keseluruhan.

“Pengecakan data apakah benar sesuai dengan usulan mereka atau tidak, sebelum dilaporkan kepada Menpan dan BKN,”katanya lagi.

Selain itu, Gubernur sudah mengusulkan kepada Menpan RB dan BKN agar CPNS yang lulus formasi tahun 2018 terutama kepada bidang kesehatan dan Guru agar dapat menetapkan NIP namun salah satu syaratnya harus memiliki sertifikasi atau akta mengajar.

“Pak gubernur telah meminta kepada Menpan RB dan BKN yang belum memiliki surat tanda registrasi (STR) dan akta mengajar agar dapat menetapkan NIP baru diberikan uji kompetensi untuk memiliki akta mengajar,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKD menyampaikan agar pendataan tenaga honorer harus dilakukan secara objektif artinya orang yang benar-benar honor yang dimasukan.

“Jadi tidak hanya mengambil data diluar, AGAR tidak terjadi masalah,”ucap Wenda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Binmas Noken Tolikara Melaksanakan  Pemolisian Masyarakat melalui program KOTEKA

Papua- Pada Kamis, tanggal 24  November 2021 Satgas Binmas Noken Wilayah Tolikara yang diawaki oleh Iptu widada, Brigadir Petrus Hamokwarong, Briptu Yordan...

Ini dia 5 Point Pernyataan Sikap Dari Tokoh Adat Papua Menjelang 1 Desember

Jayapura, Menjelang tanggal 1 Desember 2021 yang diklaim oleh kelompok ataupun simpatisan Papua Merdeka sebagai hari kemerdekaan Papua barat tampaknya tahun ini...

Pemuda Saireri : Menjelang 1 Desember Papua Harus Tetap Menjadi Tanah Damai

Jayapura, 1 Desember setiap tahunnya yang diklaim sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat, selalu menempatkan Papua pada situasi keamanan tertentu di beberapa wilayah...

Herman Yoku : HUT Papua Barat, 1 Desember dan Bintang Kejora Adalah Sebuah Kekeliruan Sejarah dan Pembodohan

Jayapura, Menjelang 1 Desember setiap tahunya yang diklaim sebagai HUT Papua Barat atau hari kemerdekaan bangsa Papua, para aktivis dan simpatisan Papua...

Recent Comments