Suaranewspapua.com- JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat Puncak, Papua. Bupati Puncak, Willem Wandik mengatakan bantuan ini bukti hadirnya negara di tengah pandemi Corona.
“Pendistribusian dana BLT harusnya dikhususkan bagi daerah yang warganya terjangkit virus corona (zona merah). Namun, demi keadilan sosial, Presiden Joko Widodo menurunkan kebijakan agar pembagian dana BLT merata di semua daerah. Ini bukti negara hadir untuk membantu mengatasi dampak sosial dari pendemi Corona di kabupaten ini,” kata Willem Wandik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2020).
Dana BLT yang disalurkan sejumlah Rp 91 Miliar. Dana ini disalurkan pada 206 kampung, yang tersebar di 25 distrik.
Pada tahap awal pembagian dilakukan untuk 6 distrik Kabupateten Puncak, sebesar Rp 25 Miliar yaitu Distrik Ilaga Utara, Ilaga, Gome, Amukia, Mabugi dan Gome Utara. Kemudian secara bertahap dan merata dana akan diserahkan ke 19 distrik atau ke 206 kampung, di Kabupaten Puncak mulai Selasa 28 Juli 2020.
Menurut Willem, nantinya satu KK (Kepala Keluarga) akan mendapat dana sebesar Rp 600 ribu perbulan. Dia menyebut, jika dihitung dari Januari, maka saat ini sudah mencapai enam bulan, sehingga satu KK bisa mendapatkan dana Rp 4 Juta.
“Anda lihat sendiri, semua masyarakat kampung di Puncak begitu senang dan bangga, mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Desa, karena di situasi sulit saat ini, mereka bisa lihat dan terima uang BLT secara fisik. Ini bukti bahwa negara terus hadir dan peduli kepada masyarakat pegunungan timur yang jauh dari ibu kota Jakarta,” ucapnya.
Willem memastikan, dana ini akan tersalurkan secara merata dan adil. Pemerintah daerah sendiri disebut ikut membantu mengawasi dalam penyaluran BLT.
“Soal pembagian dana BLT ini, saya yakin akan merata dan adil, karena budaya dan adat masyarakat di pegunungan tengah khususnya di Kabupaten Puncak, sudah memiliki budaya, kebersamaan, jujur dan gotong royong. Beberapa kampung yang baru dimekarkan juga mendapatkan dana sebesar Rp 300 jutaan. Kampung induk bisa mendapatkan dana sampai Rp 7 miliar yang disesuaikan dengan jumlah KK,” terangnya.
