Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) berarti menggugurkan pula seluruh kebijakan yang terlahir dari undang-undang otsus itu sendiri. Penegasan disampaikan oleh Ketua LMA Port Numbay, George Awi. Pihaknya mengatakan bahwa berbagai problema yang mengatasnamakan orang Papua apalagi oleh DPR Papua, Eksekutif, ataupun MRP tidak boleh menggadaikan kedudukannya untuk menolak kelanjutan Otsus.
Awi beralasan bahwa ketiga lembaga pemerintah ini merupakan komponen yang berjalan menggunakan anggaran Otsus. Tak hanya itu, untuk MRP sendiri sejatinya lahir dari adanya Otsus, begitu juga dengan sebutan DPR Papua muncul karena adanya Otsus. Sedangkan eksekutif sebagai pihak yang menjalankan kebijakan pemerintahan dalam Otsus.
Awi mengatakan bahwa jika terjadi kerancuan atau kekecewaan dalam pelaksanaan kebijakan otsus, seharusnya ketiga kelompok tersebut adalah pihak yang harus bersikap mengevaluasi dan bukan berlaku keras untuk menolak. Apalagi dari pemerintah pusat bahkan secara langsung presiden Jokowi sudah memberi sinyal untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk pelaksanaan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu Awi menilai bahwa tidak tepat jika kalangan elit politik yang menggunakan dana Otsus justru menyampaikan menolak Otsus.
“Kalau ada dari MRP yang menyatakan menolak Otsus saya pikir lebih baik MRP dibubarkan saja. Toh MRP lahir dari amanah Otsus sehingga kalau Otsus tidak ada berarti MRP juga. Evaluasi untuk kebijakan lanjutan adalah yang diperlukan saat ini, bukan memutus sepihak untuk menolak kebijakannya,” ucap Awi (28/7).
Ketua LMA turut menjabarkan bahwa jika saja kebijakan otsus tidak dilanjutkan maka Papua harus bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia secara mandiri, termasuk tentang penobatan seorang Kepala Daerah yang bisa diduduki oleh setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Sabang sampai Merauke.
“jika kalangan elit politik menolak Otsus artinya jangan ngoceh atau ngomel ketika kepala daerah di Papua bisa dijabat oleh mereka dari warga nusantara dan bukan orang asli Papua. Beritu juga dengan bupati dan seluruh perangkatnya,” tambahnya.
Penolakan Otsus yang ditolak dan tak berlaku lagi artinya semua regulasi yang lahir karena Otsus juga ditiadakan. Tidak ada lagi afirmatif, tidak ada lagi prioritas penerimaan Polisi, TNI, IPDN, ataupun seleksi masuk perguruan tinggi yang selama ini masih didominasi dengan kebijakan yang berorientasi pada Otsus.
Namun Awi juga tidak menampik bahwa pelaksanaan otsus harus dikoreksi. Ia mengibaratkan jika terdapat sebuah kebun yang biasanya mengelilingi dikelilingi oleh pagar. Ini untuk menghindari hewan masuk dan merusak kebun. Nah jika satu saat ada ternak apakah babi maupun sapi yang masuk dan merusak kebun, tentunya petani tersebut tidak memarahi hewan, melainkan memperbaiki pagarnya agar menjadi baik seperti semula.
“Ini sama seperti Otsus, kebun itu anggaran dan kebijakan yang diberikan. Nah kalau ada kelemahan dalam hal ini pagar rusak artinya pagar itu yang diperbaiki, pagar itu yang dievaluasi, bukan mengejar hewannya dan tidak memperbaiki pagar,” ujarnya menganalogikan.
Oleh sebab itu George Awi meminta agar perlunya evaluasi. Ia juga bercanda kalau ada yang berteriak menolak, coba tanya jangan – jangan dia juga pernah menikmati tapi berpura pura tidak mendapat dampak Otsus,” pungkasnya.
