Senin 26 Februari, 2024
Beranda Politik Kelompok ULMWP dan KNPB Meracuni Fungsi Pelayanan Gereja

Kelompok ULMWP dan KNPB Meracuni Fungsi Pelayanan Gereja

Suaranewspapua.com- PAPUA – Indonesia- Kebijakan Otonomi Khusus (otsus) di Papua adalah sebuah capaian yang perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia tak terkecuali masyarakat Papua sendiri yang selama dua puluh tahun terakhir telah menikmati trilyunan dana kucuran.

Alokasi yang disalurkan untuk bidang Kesehatan, pendidikan, dan percepatan infrastruktur tersebut sudah terlihat dari akses dan fasilitas yang semakin menunjang di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perbandingan saat ini dengan periode puluhan tahun lalu sudah sangat kontras terlihat.

Ketidak relevanan kabar saat ini juga tersurat dari penolakan otsus oleh beberapa pastor di Abepura pada 21 Juli lalu. Pasalnya ditengah hiruk pikuk dan tarik ulur mengenai keberlangsungan otsus malah muncul dorongan pendapat yang memicu kekisruhan, apalagi pendapat tersebut disuarakan oleh kalangan agamais.

Sebagai pelayan dan penuntun umat dalam kedamaian, banyak pihak mengungkapkan bahwa apa yang telah disuarakan oleh para pastor tersebut sangat beresiko. Apalagi fungsi pelayanan dalam gereja tidak boleh tertekan dan terpengaruh oleh situasi dunia perpolitikan.

Pelayanan gereja adalah tempat bagi umat yang ingin merendahkan hatinya dihadapan Tuhan sebagai upaya untuk mendamaikan hati dan perasaan diatas carut marutnya dunia. Jika gereja sudah turut meggeser fungsi pelayanan, yang dikhawatirkan adalah umat akan dibuat bingung. Hal ini tidak terlepas dari peran ULMWP dan KNPB yang terus menerus mendiskreditkan pelaksanaan kebijakan otsus hanya untuk mendorong aksi yang akan merugikan banyak pihak.

Perlu ditegaskan adalah tidak seluruh pastor di Papua menolak keberlangsungan otsus jilid dua. Terlebih otsus adalah kebijakan untuk memudahkan kehidupan orang Papua yang selama ini selalu lekat dengan kemiskinan, keterbelakangan, ataupun kebodohan. Pendapat 57 pastor tersebut tidak mewakili seluruh elemen keagamaan di Papua karena dianggap terlalu gegabah dan terburu-buru.

Salah satu faktornya adalah catatan keberlangsungan otsus yang sudah dirasa tepat, walaupun dalam perlaksanaannya harus mulai diberlakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mempersempit peluang oknum pejabat Papua dan elit politik yang menyalah gunakan kebijakan tersebut.

Penulis: Edward G. M (Pengamat Papua)

Papua, 23 Juli 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

The Action and Gakum Task Force Conducts Dialogical Patrols in the Kiwirok District

Oksibil- Kiwirok District 2024 ODC Action and Gakum Task Force carries out joint patrols as an effort to maintain security and order...

Satgas Tindak dan Gakum Laksanakan Patroli Dialogis di Distrik Kiwirok

Oksibil- Satgas Tindak dan Gakum ODC 2024 Distrik Kiwirok melaksanakan patroli gabungan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, 23...

BKO Sat Brimob Polda Papua Conducts Combat Patrols in Serambakon District

Oksibil- Papua Police Mobile Brigade personnel assigned as BKO (Operational Police Assistance) of the Papua Police Mobile Brigade Unit carry out combat...

BKO Sat Brimob Polda Papua Laksanakan Patroli Tempur Di Distrik Serambakon

Oksibil- Personel Brimob Polda Papua yang ditugaskan sebagai BKO (Bantuan Kepolisian Operasional) Satuan Brimob Polda Papua melaksanakan patroli tempur di Distrik Serambakon,...

Recent Comments