Suaranewspapua.com- JAYAPURA- Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat belum maksimal dalam meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat papua. Tercatat total yang dicairkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 126,99 triliun.
Total dana otsus yang diterima oleh Papua sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun. Total dana itu sudah dicairkan pada periode 2002-2020.
Untuk dana tambahan infrastruktur (DTI) kalau dijumlah dana otsus plus DTI Papua sejak 2002 sampai 2020 itu Rp 93,05 triliun totalnya. Sedangkan Papua Barat otsus mulai 2009 sebesar Rp 33,94 triliun.
Hal ini ditangapi kepala suku Skanto, Emanuel Awi yang mengungkapkan bahwa dana otsus yang begitu besarnya kurang menyentuh kelompok masyarakatnya. Dalam dukungannya terhadap otsus pihaknya menilai bahwa harapan tentang kesejahteraan Papua harus diperhatikan lebih baik lagi.
“Masyarakat adat Skanto mendukung otsus karena mereka ingin sejahtera, namun harapan masyarakat agar penyalurannya berubah pada Otsus berikutnya,” ungkap Emanuel.
Sebagai masukan dan harapan warga kampung Skanto berpendapat bahwa jika penyaluran dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak perlu lagi melalui instansi-instansi yang tidak berkompeten dan cenderung berbelit-belit. Sebab tujuan otsus untuk mensejahterakan orang Papua secara personal, maka bisa dilakukan dengan cara memberikan langsung alokasi dana kepada masyarakat ‘per-kepala’.
“Daripada nama kami hanya dijual untuk kepentingan atas nama otsus, lebih baik langsung berikan saja (uang) satu atau tiga juta perbulan perkepala. Biar kami yang gunakan untuk kebutuhan hidup atau kepentingan lain,” ujarnya.
Hal itu diungkapkan sebab masyarakat yang memiliki harapan besar atas kebijakan otsus selama ini belum maksimal hasilnya, padahal seringkali masyarakat mendengar janji-janji dari para pejabat pemerintahan yang melakukan kunjungan ke kampung-kampung.
Menurut Emanuel selaku tokoh adat, cara-cara penyaluran secara langsung ke rekening masyarakat juga merupakan upaya untuk menekan korupsi karena tidak lagi dipegang instansi dengan kepentingan yang masyarakat tidak tahu asal-usul ataupun hasil akhirnya.
Emanuel juga menegaskan bahwa aksi yang mengatasnamakan orang Papua lewat demo-demo penolakan otsus itu tidak sepenuhnya membawa aspirasi seluruh OAP. Sebab kami adalah bukti bahwa keberlangsungan otsus perlu dilanjutkan karena melalui otsus tersebut masyarakat mempunyai harapan penuh untuk perubahan menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi.
