Suaranewspapua.com- JAYAPURA,- Guna mediskusikan terkait kesiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Polda Papua mengajak stakholder terkait untuk berdiskusi, dalam coffee morning di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (07/07/20).
Dalam coffee morning tersebut dihadiri Kakesbangpol Linmas, Musa Isir, Ketua KPU Provinsi Papua, Staf Khusus Presiden RI Bidang Polhukam dan Otsus, Bawaslu, dan sejumlah tokoh agama.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dalam coffee morning, selain dari topik pembahasan, yakni terkait pengamanan pentahapan Pemilukada serentak di Papua.
Untuk pengamanan, Polda Papua yang di-bac up personil TNI dan Brimob dari Mabes Polri telah menyiapkan 7174 personil yang akan mengamankan di 11 kabupaten di Papua yang menggelar Pemilukada, yakni Kabupaten Keerom, Nabire, Supiori, Mamberamo Raya, Yalimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Boven Digoel, Merauke dan Kabupaten Waropen.
“Kondisi geografis yang sebagian wilayah harus menggunakan transportasi udara dalam melakukan droping logistic, menjadi kendala yang harus dipikirkan bersama, apalagi dalam situasi pandemic Covid-19 sekarang ini,” ungkap Kapolda.
Apresiasi diberikan Kakesbangpol Linmas, Ketua KPU dan stakeholder yang datang terkait coffe morning yang digelar Kapolda dalam membahas seputar persiapan Pemilukada serentak tersebut, sehingga dapat terjalin komunikasi seputar persiapan pihak penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah dan stakholder terkait.
Yang mana, menurut Musa Isir, Pemilukada kali ini dihadapkan dengan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan pemilu-pemilu yang sebelumnya.
Selain dihadapkan dengan pandemic Covid-19, juga tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan digelar tanggal 9 Desember 2020.
“Apa lagi hari dan tanggal pemungutan suara ini di penghujung tahun, yaitu tanggal 9 Desember. Semua kita bersinergi merapatkan barisan guna mengantisipasi kendala sekecil apapun, sehingga pemungutan suara, rekapitulasi hasil, sampai penetapan hasil berjalan dengan aman dan lancer,” ungkapnya.
Dikatakan, KPU dan Bawaslu selaku pihak penyelenggara diminta Kakesbangpol Linmas, untuk memprediksi jika terjadi ada PSU (Pemugutan Suara Ulang) ataupun gugatan hasil Pemilukada, karena anggaran yang tersedia adalah untuk penyelenggaraan di Tahun 2020.
Dengan demikian, harus dipikirkan soaal anggaran apabila sampai terjadi PSU atau gugatan hasil penetapan.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kosai mengungkapkan, KPU akan berupaya maksimal dengan meminimalisir ketidakindependenan penyelenggara, baik komisionernya, PPD, hingga KPPS serta anggotanya, agar tidak terjadi PSU.
Namun, Ketua KPU berharap kepada pemerintah agar pencairan anggaran bisa sejalan dengan pentahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU.
Demikian juga diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Papua yang diwakili anggota Bawaslu Bidang Humas, Ronal Manoach, bahwa hal terpenting dalam pengawasan agar tidak terjadi PSU adalah bagaimana melakukan pencegahan sejak dini.
