PembangunanPemerintahan

Ali Kabiay: Masyarakat Papua Tetap Mendukung Otsus Jilid II

suaranewspapua.com- JAYAPURA- Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay mengajak masyarakat di Provinsi Papua harus mendukung Otonomi Khusus jilid II.

‘’pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus kepada Papua agar percepatan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, Pendidikan, kesehatan papua lebih baik,’’ Kata Ali kabiay kepada wartawan, Selasa 7 Juli 2020.

Lanjut Ali, Ia sebagai orang asli papua sangat mendukung Otsus Jilid II, namun sarannya agar Pemerintah dapat mengevaluasi Otsus secara menyeluruh.

‘’Saya memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk audit dana otonomi khusus ini secara besar-besaran, sehingga dalam menjalankan Otonomi Khusus Jilid II kita bisa melihat dimana kelemahan-kelemahan yang terjadi di Otsus jilid I,’’ Ujarnya.

‘’Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa otonomi khusus ini sudah digunakan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara. Saya minta kepada pemerintah juga untuk harus berhati-hati bahwa dana Otsus ini sangat besar, harus ada perhatian khusus termasuk dari Komisi Penanggulangan Korupsi Indonesia untuk lebih intens terus dengan BPK dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Kepolisian untuk dapat memantau dana Otonomi Khusus sehingga memasuki jilid 2 ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat Papua. Kita tahu bahwa dana otonomi khusus jilid I tidak sepenuhnya menyentuh sampai ke masyarakat sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Jika masyarakat mudah terprovokasi bisa menyuarakan isu-isu yang selama ini kita tahu bahwa Papua penuh dengan intrik politik yaitu politik Papua Merdeka,’’ Tambahnya.

Disinggung soal penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak, di akuinya bahwa itu hanya segelintir orang saja.

‘’Penolakan terhadap Otsus Jilid II itu hanya dari segelintir orang, bukan mewakili seluruh masyarakat yang ada di Papua. Jadi kami sangat senang apabila Otsus jilid II ini dapat dijalankan, tetapi tentu melalui mekanisme yang sudah digodok oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua sehingga dapat menyentuh kepada masyarakat,’’ bebernya.

Related Articles

Back to top button