Selasa 7 Desember, 2021
Beranda Ekonomi Bisnis Lindungi Pengusaha OAP, KAP Papua Usulkan Revisi Perdasus Nomor 18 Tahun...

Lindungi Pengusaha OAP, KAP Papua Usulkan Revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008

Suaranewspapua.com- JAYAPURA- Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE mengatakan, jika pihaknya telah menerima aspirasi dari Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua. Yang mana dalam aspirasi itu, KAP Papua mengusulkan agar Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008, tentang ekonomi berbasis kerakyatan khusus untuk Orang Asli Papua (OAP).

Namun apirasi itu kata Jhony Banua Rouw, selanjutnya akan diserahkan ke Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya., seperti dilansir dari reportasepapua.com.

Selain itu lanjut Jhony Banua Rouw, pihaknya juga akan mengirimkan usulan revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua.

“KAP Papua menyampaiakn aspirasi mereka tentang revisi Perdasus Ekonomi Berbasis Kerakyatan. Dimana mereka minta beberapa pasal ada penambahan ayat-ayat untuk mempertegas keberadaan KAP di Tanah Papua,” jelas Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua KAP serta pengurus KAP di ruang Badan Anggaran DPR Papua, Rabu (1/7).

“Tapi kami juga harus berikan apresiasi kepada KAP karena mau melihat dari sisi regulasi untuk melindungi pengusaha asli Papua,” sambungnya.

Ketua Komisi II DPR Papua Mega Mansye Nikijuluw,SH mengatakan, jika pihaknya sangat setuju dengan usulan dari KAP Papua untuk merevisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

“Kita memang perlu menetapkan suatu perdasus yang menyatakan bahwa KAP Papua juga bagian dari semua pengusaha Papua,” tandas Politisi Partai PDIP ini.

Sementara itu, Ketua KAP Papua, Musa Haluk mengungkapkan, alasan pihaknya mengusulkan dilakukan revisi tersebut karena, dalam perda tersebut tidak memproteksi tentang lembaga atau oknum.

“Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 dimana isinya ekonomi berbasis kerakyatan khusus untuk OAP. Tapi kami melihat disitu tidak memproteksi tentang lembaga atau oknumnya,” ungkap Musa Haluk

Padahal kata Musa Haluk, dalam Perdasus Nomor 18 Tahun 2008, harus ada pasal yang menyebutkan secara langsung bahwa ekomoni kerakyatan khusus untuk orang asli Papua (OAP) diakomodir oleh KAP Papua. Untuk itu, pihaknya mengusulkan lima pasal dalam perdasus tersebut agar direvisi.

“Pasal-pasal yang kami usulkan untuk direvisi yakni, pasal 27, 28, 29, 30 dan 38. Pasal 38 itu mengenai modal,” ujarnya.

Dijelaskannya, alasan mengapa sampai pihaknya mengusulkan agar pasal 38 juga itu direvisi, karena, yang diberikan anggaran hanya Jamkrida sedangkan KAP tidak. Namun realitanya, pengusaha Papua menuntut ke KAP.

“Makanya kami usulkan revisi karena harus diproteksi dengan jelas. Dan selama ini kan pengusaha Papua ke Jamkrida tapi tidak ada jaminan yang pasti,”ketusnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Satgas Nemangkawi Bersama Polres Pegunungan Bintang Cek TKP Kebakaran di SMA N 1 Oksibil

Papua- Satgas Nemangkawi bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Pamrahwan menanggapi laporan adanya kebakaran di SMAN 1 Oksibil Jl. Yapimakot Kampung Esipding...

SATGAS NEMANGKAWI DAN POLRES NABIRE RINGKUS DPO PENJUAL AMUNISI DI KABUPATEN NABIRE

Jayapura – Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 17.33 WIT bertempat di Jalan Poros Wadio-Wanggar Kabupaten Nabire, personil gabungan Satgas...

Kegiatan SI IPAR dari binmas Noken Dekatkan Polisi dengan Anak PAUD Koya Timur

Papua- Sektor pemolisian masyarakat seringkali menjadi hal yang luput dari lensa media. Di wilayah Papua, community policing atau pemolisian masyarakat merupakan program...

KETUA API PROVINSI PAPUA AJAK MASYARAKAT JAGA KAMTIBMAS JELANG PERAYAAN NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022

Jayapura - Pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua pendeta Jimmy Koirewoa, S.Th mengajak semua...

Recent Comments